Lakukan Pungutan Terhadap Siswa & Menahan Rapot, Sejumlah SMA Di Jambi Langgar Permendikbud

HaluaNews, Jambi – Sejumlah SMA/SMK di Provinsi Jambi diduga melakukan pungutan yang memberatkan siswa dan hal ini terbukti melanggar Permendikbud No 75 tahun 2016.

Investigasi HaluaNews di lapangan, pihak sekolah juga disinyalir menahan rapot siswa apabila orangtua atau wali murid tidak membayar pungutan yang dipinta sekolah.

Keluhan ini disampaikan oleh Ja (inisial, red). Orang tua dari pelajar SMA 10 Jambi ini mempertanyakan alasan pungutan tersebut.

Ia menerangkan, pihak sekolah akab menahan rapot anaknya bila tidak membayar uang osis/pramuka, uang pensi, uang kas siswa.

“Di SMA 10 itu, uang osis sebesar 180 ribu/siswa/semester. Uang pensi 80 ribu/siswa/semester dan kas kelas 20 ribu/siswa/per bulan,” ujar Ja.

Ia mengaku heran dan merasa keberatan dengan beragam pungutan ini. Ja menilai, saat ini siswa sudah dijadikan ladang bisnis oleh pihak sekolah.

“Anak kami mau belajar ke sekolah. Katanya pendidikan gratis,” tegasnya.

Keluhan serupa disampaikan Ar (inisial, red). Dirinya mengaku di SMA 11 Kota Jambi praktik serupa dilakukan meski dengan besaran angka pungutan yang berbeda.

“Pemerintah tolong ditindak tegas sekolah yang nakal. Kalau perlu diberikan sanksi,” katanya saat ditemui HaluaNews.

Menanggapi hal ini, Sekda Provinsi Jambi, M Dianto, mengaku prihatin jika memang terjadi pungutan yang memberatkan siswa dan orang tua.

Ia menegaskan, Pemprov Jambi telab membuat surat edaran yg ditujukan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jambi tentang larangan atas berbagai pungutan yang dilakukan oleh beberapa SMA/SMK di Jambi.

Secara terpisah, Kabid SMA Diknas Provinsi Jambi, Abdul Mukti, menyayangkan hal ini dan menjelaskan, sekolah yang melakukan pungutan yang diluar ketentuan berarti melanggar Permendikbud No 75 tahun 2016.

“Kami akan panggil seluruh kepala sekolah sebab ini bertentangan dengan semangat UU No.20 tahun 2003 tentang sisdiknas,” ujar pria murah senyum ini.

Ia menuturkan, apabila mengacu pada Permendikbud No 75 tahun 2016 maka sekolah bisa mencari dana dengan berkerja sama dengan pihak swasta. Selain itu, sekolah dapat menggalang dana melalui forum alumni.

“Jika pungutan diambil dari siswa yang memberatkan itu tidak boleh. Apalagi sampai menahan rapot itu jelas melanggar,” tegasnya.

Saat disinggung soal sanksi, Mukti menyatakan, apabila memang terbukti maka sekolah dan kepala sekolah akan diberikan surat peringatan dan sanksi sesuai aturan yang berlaku.

“Jika diperlukan, Diknas siap turun dan mengajak Inspektorat untuk mengaudit hal ini,” tandasnya menutup obrolan. (Pua)

Komentar

News Feed