Mulai Besok, 14 Kepala Daerah di Jambi Akan Diperiksa KPK Terkait LHKPN

HaluaNews, Jambi – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya akan melakukan pemeriksaan terhadap 14 orang kepala daerah di Provinsi Jambi terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Febri Diansyah, Juru bicara KPK, menuturkan, penyampaian LKHPN semestinya dilakukan guna menjaga integritas para penyelengara negara di Jambi. Keempat belas kepala daerah akan di periksa mulai Senin hingga Rabu 4 sampai 6 Maret 2019 di KPK.

“Mereka yang diperiksa terkait LHKPN mulai hari Senin , 4 Maret 2019, Adirozal (Bupati Kerinci); Syahirsah (Bupati Batang Hari); Asafri Jaya Bakri (Walikota Sungai Penuh) sejak pukul 13.00 wib hingga selesai. Kemudian Selasa, 5 Maret 2019, Bambang Bayu Suseno (Wakil Bupati Muaro Jambi); Sofia Joesoef (Wakil Bupati Batang Hari); Mashuri (Bupati Bungo); Safrial (Bupati Tanjung Jabung Barat);Masnah (Bupati Muaro Jambi); Al Haris (Bupati Merangin) sejak pukul 08.30 wib hingga selesai. Rabu 6 Maret 2019, Sukandar (Bupati Tebo); Hilal Latif Badri (Wakil Bupati Sarolangun); Abdul Khafidh (Mantan Wakil Bupati Merangin); Syarif Fasha (Walikota Jambi); Zulhelmi (Wakil Walikota Sungai Penuh),” paparnya.

Ditegaskannya, pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi sebagaimana yang diamanatkan UU 28 Tahun 1999 dan UU 30 Tahun 2002 pada KPK. Sebagai sebuah proses pemeriksaan, KPK akan melakukan klarifikasi beberapa informasi terkait kekayaan penyelenggara negara. Jika terdapat kekurangan informasi yang dilaporkan oleh PN sebelumnya, maka diharapkan dalam proses pemeriksaan dapat dilengkapi.

“Para kepala daerah yang diperiksa kekayaannya diharapkan dapat menjelaskan dengan terbuka jika ada informasi yang dibutuhkan Tim KPK. Jika terdapat dokumen dokumen yang perlu dibawa dan dijelaskan, akan sangat membantu proses pemeriksaan ini,” ujarnya.

Melalui proses pelaporan dan pemeriksaan LHKPN, KPK mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan kewajiban penyelenggara negara.

“Keterbukaan terhadap masyarakat merupakan keniscayaan bagi pejabat publik, sehingga jangan sampai ada kekayaan yang disembunyikan Kami percaya, ada itikad baik dari para penyelenggara negera di Jambi untuk melaporkan kekayaannya semaksimal mungkin,” tegasn Febri menutup obrolan. (Pua)

Komentar

News Feed