Pol PP Provinsi Jambi Bidik Galian C Tanpa Izin

HaluaNews, Jambi – Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi pada 2019 akan mengawasi alias membidik razia aktivitas penambangan kecil atau galian c yang berada diperbatasan dua wilayah yang kewenangan perizinannya menjadi hak Pemprov Jambi.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jambi, Edi Kusmiran SSTP mengatakan bahwa telah menyiapkan anggaran untuk melakukan razia ke sejumlah titik galian c yang tersebar di sejumlah wilayah di Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah.

“Pada tahun ini kami berencana akan melakukan operasi di sejumlah wilayah yang ada kegiatan galian C, misalnya tanah, pasir dan lainnya. Walaupun terbatas, dananya sudah tersedia, “katanya saat dikonfirmasi diruang kerjanya.

Ia mengatakan dalam pelaksanaan nantinya, Satpol PP Provinsi Jambi akan melibatkan pihak lain seperti OPD terkait dan juga aparat kepolisian dan lainnya.

Melalui kegiatan itu, lanjut mantan Kakan Kesbangpol Linmas Kabupaten Sarolangun ini, diharapkan seluruh kegiatan tambang galian C akan tertib aturan mengacu Perda yang ada di Pemprov Jambi.

“Terpenting, dengan ini juga maka akan memberikan pemasukan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi, “katanya.

Pada 2018, Satpol PP Provinsi Jambi telah melakukan penertiban galian C yang berada di wilayah perbatasan antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi.

Disinggung soal razia penertiban alat berat dan pemanfaatan air bawah tanah yang juga memiliki dampak bagi PAD serta fungsi lainnya sesuai amanat aturan tentang fungsi Satpol PP, Edi mengaku akan menjadi perhatiannya ke depan.

“Ini memang tantangan kami kedepan, bagaiman merubah pola pikir orang soal Pol PP, tak melulu soal menggusur pedagang kaki lima (PKL) dan orang pacaran. Secara aturan kami lembaga istimewa yang harus mendapat perhatian, namun kenyataan banyak yang belum memahami, “tandasnya.

Saat ini Satpol PP Provinsi Jambi memiliki 300 Orang personil terdiri dari PNS dan tenaga honorer. Dari total ini terdapat 24 orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) berbagai bidang, termasuk puluhan PPNS yang tersebar di sejumlah OPD yang dikoordinir Satpol PP.

Edi tidak ingat secara pasti berapa banyak Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang harus mereka tindaklanjuti baik secara administrasi maupun untuk diproses secara hukum. “Kalau untuk Perda sekitar 100an,”katanya.

Namun akibat keterbatasan pehamaman tentang fungsi Satpol PP bahkan terkesan mengkerdilkan, khususnya di Provinsi Jambi maka anggaran yang disiapkan sangat kecil. Kondisi ini membuat banyak fungsi tak berjalan secara maksimal.

Data yang dirangkum dari website resmi Sekretaris Kabinet , http://setkab.go.id/. Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan yang Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang tugas dan fungsi Satpol PP.

Menurut PP ini, Satpol PP berwenang: a. melakukan tindakan penertiban nonyudisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; b. menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan tindakan penyelidikan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan d. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. (Rif)

Komentar

News Feed