Tambang Ilegal di Kerinci Tak Kunjung Ditutup, Adirozal Berdalih: Itu Kewenangan Pemprov

HaluaNews, Kerinci – Aktivitas penambangan galian C ilegal di Kerinci tak kunjung ditutup oleh Pemkab Kerinci. Apalagi, aktivitas penambangan tersebut berdampak kerusakan lingkungan.

Bupati Kerinci Adirozal berdalih penghentian aktivitas penambangan galian c di Kerinci merupakan kewenangan pemerintah Provinsi Jambi.

“Walaupun demikian pemerintah daerah kerinci selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Dalam hal ini mengingatkan dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan kepada saudara kita,” kata Adirozal, saat penyampaian pandangan akhir Bupati terkait dua ranperda penyertaan modal PDAM Tirta Sakti dan pembentukan perangkat daerah, yakni pemekaran dua kecamatan, Rabu 5 Februari 2020.

Usai Bupati Adirozal menyampaikan pandangan akhir terkait hal tersebut, anggota DPRD dari Fraksi PKB, Mensediar Rusli langsung melakukan interupsi.

“Kalau galian c yang memiliki izin memang kewenangan provinsi. Ini galian c yang tidak memiliki izin tentu belum memiliki ikatan dengan provinsi. Ini tentunya merupakan kewenangan kabupaten,” katanya.

Dia mengingatkan undang-undang nomor 32 tahun tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Menurut dia, sesuai UU itu, pada pasal 109 dijelaskan sanksi hukumnya, berbunyi
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

“Mumpung pak bupati masih di mimbar. Alangkah baiknya hal ini, pak Kapolres juga ada. Bagaimana kita lakukan langkah penyelesaian masalah Galian c yang tidak memiliki izin,” tutupnya.(Idp).

Komentar

News Feed